MenPAN: PNS Banyak yang Tak Punya Skill & Cuma Bisa Main Games
BANDA ACEH- Pelayanan birokrasi di Indonesia diakui masih rendah dibanding negara lain yang lebih maju.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan ada tiga masalah besar dalam birokrasi di negeri ini yang membuat pelayanan publik tidak berjalan baik.
"Tiga hal yang menjadi masalah besar dalam birokrasi di Indonesia sekarang, semuanya perlu direformasi secara menyeluruh, terkoordinir dan bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus," kata Azwar di depan sejumlah pejabat di Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (3/11/2011).
Masalah pertama adalah banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi kebanyakan diantara mereka tidak memiliki skill sehingga sering tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. "PNS penuh, enggak ada kerja, di kantor cuma main games," mantan plt Gubernur Aceh itu.
Kemudian distribusi PNS yang tidak merata dan sesuai kebutuhan. Penempatan PNS sering menumpuk di perkotaan. "Seperti penempatan guru misalnya, ada sekolah yang satu mata pelajaran diasuh oleh tiga guru, sementara di sekolah lain seorang guru harus mengajar tiga pelajaran karena kurang guru. Ini terjadi hampir disemua daerah, tidak hanya di Aceh," sebut Azwar.
Masalah lain, lanjut dia, adalah buruknya proses perekrutan atau mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Proses tes penerimaan PNS sekarang dinilai juga belum menjurus kepada menguji skil dan kemampuan.
Menurut Azwar masih ada waktu untuk memperbaiki semua kelemahan sekarang. Pemerintah, kata dia, sangat serius mereformasi birokrasi sekarang bahkan untuk mewujudkannya sudah diikut sertakan tim independen dari non Pemerintah yang lebih profesional dan tim quality assurance yang terdiri dari unsur BPKP.
Kedua unsur ini dimasukkan dalam struktur Badan Reformasi Birokrasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Budiono, dengan anggtota terdari dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Meneg PAN-RB, Mendagri dan Menteri Keuangan.
Azwar mengatakan dibawah kendalinya, MenPAN tidak membuat lagi rancangan khusus untuk mereformasi birokrasi, karena desain yang ada dinilai sudah memadai hanya saja selama ini kurang berjalan. Untuk menjalankannya butuh dukungan dan keseriusan tiga elemen Pemerintahan yaitu di Pusat, daerah dan kabupaten/kota.
Pemprov dan pemkab/pemkot diminta jangan bersikap pasif melainkan harus ikut membantu menata pelayanan birokrasinya sehingga benar-benar berkualitas.
Azwar juga mengimbau agar masyarakat merubah pola pikir (mind set) bahwa lapangan kerja yang menjanjikan itu PNS. Untuk sementara ini pihaknya serius menjalankan moratorium PNS untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Menurut dia lapangan kerja akan terbuka luas di Indonesia kalau investasi meningkat. Untuk meningkatkan investasi hal yang sangat penting dilakukan adalah mereformasi birokrasi.
"Kalau pelayanan birokrasi bagus, yakinlah akan banyak yang mau investasi di Indonesia dan itu akan membuka banyak lapangan kerja," sebut Azwar.
(ugo)
Sumber
Inilah salah satu potret kerusakan Indonesia. Bagaimana rakyat akan sejahtera kalau orang2 yg harusnya mengurus rakyat malah menjadi penguras uang rakyat untuk hal yang sia2? PNS jangan mau makan gaji buta.
Kerusakan ini akibat sistem salah dan kebijakan salah (kebijakan dari pejabatnya). Akibat lanjutannya, PNS juga ikut bermasalah....
UPDATE sumbang saran/uneg2 :
Yang salah PNS di bawah, atau atasannya (pejabat)
atau sistem teknis atau sistem ideologis?
TENTU JANGAN OVER-SIMPLIFIKASI & OVER-GENERALISASI.
PNS di bawah: kadang tidak mendapat tugas yang jelas dari atasannya, atau tugasnya tidak sesuai kapasitasnya, akhirnya daripada bete, ya main game atau facebook atau baca koran.
PNS di atas: kadang pusing mendapat bawahan dengan kualitas sampah, sedang mau dikirim training atau diupgrade, terbentur dengan peraturan kepegawaian, ketatnya anggaran serta motivasi ybs.
Sistem teknis: kadang dibuat seragam di seluruh Indonesia, padahal kondisi tiap instansi & tiap daerah tidak sama. untuk merubah sistem teknis ini lagi-lagi terbentur kemampuan SDM strategis (di level atas) yang overload. Jangan dikira semua PNS itu bisa nyantai ...
Sistem ideologis: pembagian kewenangan antar instansi, pusat dan daerah, dipatok dalam banyak Undang-undang (tidak hanya UU Kepegawaian, tetapi juga UU Pemerintahan Daerah, UU APBN, ...), dan UU ini hasil kesepakatan politis di DPR, di mana anggota DPR juga cerminan dari masyarakat kita yang masih jauh dari agama.
Gaji sama, pekerjaan beda. Yang rajin dan cerdas, dikasih pekerjaaaaan terus. Akhirnya terus pura-pura gak rajin ... Lha yang rajin sama nggak gajinya sama. Gaji hanya dihitung berdasarkan golongan pangkat dan masa kerja ...
Kalau atasan lihat bawahan rajin, mau dikasih reward berupa materi, gimana caranya? Lha anggaran satuan kerjanya sudah dipatok sekian. Gaji PNS juga sudah ada aturannya dari Pemerintah ...
Ketika ada aturan yang memungkinkan PNS diberi reward lebih sesuai kinerja, misalnya aturan sertifikasi guru, maka banyak guru yang lalu hanya fokus gimana caranya mendapatkan poin sertifikasi yang maximal, agar penghasilannya naik ...
standarnya (untuk dokter dan banyak yang lain) sudah ada koq. Di Indonesia ada 150 lebih jabatan fungsional, termasuk dokter, guru, peneliti ... ukuran kinerjanya juga jelas. Ada SOP-nya. Tetapi, standar itu tetap sorotan kritik. Seperti guru, standarnya ya sertifikasi itu. Apa memuaskan? Ya belum! Contohnya yang dilematis itu ...
Siapa yang harus memperbaiki ? Jelas bukan rakyat, tetapi pasti ada tim ahli yang dibentuk untuk itu. Kalau tidak pernah dibentuk, ya berarti Menteri atau Kepala Lembaganya malas. Kalau dibentuk asal-asalan? Kalau tim-nya bagus, tetapi hasilnya tidak diimplementasikan? Somewhere pasti ada yang bertanggungjawab. Jadi pejabat, kalau mau benar, itu sangat sulit. Lha dia diangkat saja, anak buahnya belum banyak dia kenal koq ...
Terus soal penambahan PNS. Lho kan ada moratorium. Tahun 2011 sama sekali tidak ada penambahan PNS. Oleh pemerintah disuruh membuat mapping dulu, biar ketahuan jelas, mana yang overload, mana yang kebanyakan. Tapi setiap tahun ada lebih dari 100 ribu yang pensiun lho! Masak tidak direkrut baru ... ?
Update lagi :
Sumber msalah menurut bbrp kaskuser :
| Tidak semua PNS seperti yg digambarkan diatas...
Ada bbrp faktor yg nyebabin nih PNS2 keliatan kurang kerjaan n tidak berkualitas:
1. Sistem rekrutmen yg masih bobrok (KKN), kecuali mungkin di bbrp instasnsi kaya Depkeu
2. Efeknya kualitas yg ada jadi timpang... yg pinter n rajin kebanjiran order kerjaan, tapi yg kurang skill n knowledge dapetnya idle time atau kerjaan ga penting
3. Kurang berperannya sistem reward n punishment... makanya yg berprestasi bayarannya ga jauh beda sama yg bego, plus yg bego susah bgt dipecatnya. That's why PNS banyak yg kurang termotivasi
4. Gaji PNS yg kurang, makanya banyak bibit2 SDM yg bagus ga mau masuk jadi PNS soalnya kompensasi di swasta jauuuh lebih menjanjikan
5. IT belum dimaksimalkan, sehingga pekerjaan PNS lebih seperti padat karya... banyak PNS menumpuk di bagian administrasi dan bukannya pelayanan
Sekian analisa ane...
Ane harap pemerentah bisa lebih mendorong terciptanya reformasi birokrasi...
Contohlah swasta dan BUMN yg berhasil.. | |
| Alasan mengapa PNS dirasa kurang berkualitas (depsos, deptrans, depag, dll):
Jumlah PNS yang di pekerjakan lebih dari workloadnya. Menang jumlah tetapi kualitas tidak dipedulikan, karena dasarnya penjaringan PNS yang berlebihan itu program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi seenak jidat nerima orang tanpa peduli keahlian atau kualifikasinya. Imbasnya dalam administrasi lebih mahal karena banyak "meja" yang harus dilalui. engawasan pun baru dilakukan jika ada indikasi korupsi bukan keteledoran atau kelalaian (kecuali harpitnas baru sidak cari muka ke atasan) | |
| Kalo menurut ane. Semua itu mah balik lagi ke pemimpinya gan. Kalo pimpinan
suatu instansi punya leadership yang bagus anak buahnya bakal ngikutin.
Tapi kalo peminpinnya biasa2 aja malah anak buahnya ga mau capek. Terima
aja mentah dari pimpinan.
Nih satu lagi yang menjadikan PNS kurang berkualitas. Sistem di birokrasi itu
"hierarkis". Makanya kalo bisa rekrut lah pemimpin2 yang bisa memberikan
terobosan dan berani. Jangan cuman bisa manggut2 doang di "bego"in ama
batasan2 peraturan. Negara kite nih negara hukum,bukan negara peraturan
gan. | |
| pemerintah kita aja yang Ooon...
coba di berlakukan sistem OUtsorching seperti perusahaan2 swasta.. mungkin dah pada jadi pengangguran tuh para PNS yg malas, gak bener kerjanya n tidak punya kualitas..  | |
| seiring dgn majunya teknologi komputer terotomasi maka segala pekerjaan dpt dilakukan melalui rumah scr online termasuk surat menyurat.. jd biarkan yg pensiun 100 tp yg msk 1 tp dgn catatan SDM nya paripurna ttg teknologi informasi/IT | |
Benar gan, efisiensi.
Sorry gak bs semua usul bagus masuk di pejwan
